Jerat "Lembah Hitam" Kamboja: Anatomi Eksploitasi CPMI di Balik Layar Cyber Fraud

Barometer Indonesia News - Fenomena pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Kamboja telah berevolusi menjadi krisis kemanusiaan dan keamanan nasional yang kompleks. Secara yuridis dan sosiologis, para pekerja ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipologi besar berdasarkan "kehendak bebas" dan "pengetahuan" mereka sebelum keberangkatan. Pemahaman atas kedua kategori ini sangat krusial bagi aparat penegak hukum dalam menentukan strategi penindakan maupun perlindungan.

I.CPMI "Unwitting Victims": Korban Murni Penipuan Lowongan Kerja

Kelompok ini terdiri dari individu yang benar-benar tidak mengetahui bahwa mereka akan dipekerjakan dalam industri ilegal. Mereka berangkat dengan bayangan pekerjaan formal yang menjanjikan.

Modus dan Karakteristik:

Manipulasi Informasi: Mereka biasanya dijanjikan posisi sebagai Customer Service hotel, staf administrasi perkantoran, atau tenaga pemasaran di perusahaan investasi legal dengan gaji berkisar $800 hingga $1.200.
Keberangkatan Non-Prosedural: Pelaku meyakinkan korban bahwa pengurusan visa kerja akan dilakukan setibanya di Kamboja (menggunakan visa kunjungan terlebih dahulu), yang secara hukum Indonesia merupakan pelanggaran UU PPMI.
Realitas Lapangan: Setibanya di lokasi (seringkali di wilayah Sihanoukville atau Poipet), paspor mereka disita, dan mereka dipaksa bekerja sebagai scammer cinta (love scamming) atau penipuan investasi bodong dengan target harian yang tidak masuk akal.

Konsekuensi Hukum dan Perlindungan:

Secara doktrin hukum pidana, kelompok ini adalah korban murni TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Unsur penipuan (deception) dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 terpenuhi secara sempurna karena adanya ketidaksesuaian antara perjanjian kerja di awal dengan realitas pekerjaan yang dilakukan.

II.CPMI "Knowing Participants": Spekulasi di Tengah Desakan Ekonomi

Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok ini sejak awal sudah mengetahui atau setidaknya memiliki kecurigaan kuat bahwa mereka akan bekerja di sektor judi online (judol) atau sebagai admin scamming.

Modus dan Karakteristik:

Kesadaran Penuh: Mereka seringkali tergiur oleh bonus besar dari industri judi online yang dianggap lebih cepat menghasilkan uang daripada pekerjaan domestik. Mereka sadar akan risiko ilegalitas namun memilih untuk "bertaruh".
Jaringan Komunitas: Informasi biasanya didapat dari teman atau kerabat yang sudah lebih dulu bekerja di sana. mereka berangkat secara mandiri namun tetap melalui jalur non-prosedural untuk menghindari birokrasi penempatan PMI yang resmi.
Resiko yang Terabaikan: Meski tahu jenis pekerjaannya, mereka sering kali tidak menyadari bahwa mereka akan menghadapi kekerasan fisik, penyekapan, dan sistem "jual beli" antar-perusahaan (re-selling) jika performa mereka menurun.

Konsekuensi Hukum dan Perlindungan:

Dari perspektif penegakan hukum, kedudukan kelompok ini lebih kompleks. Meskipun mereka memiliki niat (mens rea) untuk bekerja di sektor ilegal, mereka tetap dilindungi oleh UU TPPO jika dalam perjalanannya mereka mengalami eksploitasi, kekerasan, atau penyekapan.

Namun, di mata hukum, mereka juga bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perjudian atau kejahatan siber jika terbukti secara aktif mengorganisir penipuan terhadap warga negara lain.

III. Strategi Aplikasi Praksis bagi Penegak Hukum

Menghadapi kedua tipologi di atas, diperlukan langkah-langkah taktis yang sistematis, terutama di pintu keluar negara seperti Bandara Soekarno-Hatta:

1. Profiling dan Interogasi Taktis (Langkah Preventif)

Petugas di lapangan harus mampu membedakan profil penumpang. Calon pekerja migran biasanya memiliki ciri: paspor baru, tiket satu jalan (one way) atau tiket kembali yang mencurigakan, dan tidak memiliki rencana perjalanan wisata yang detail meskipun menggunakan visa turis. Interogasi harus fokus pada "siapa yang memesankan tiket" dan "di mana akan tinggal".

2. Penindakan Aktor Intelektual (Hulu)

Fokus utama bukan pada pencegahan korban semata, melainkan pada perekrut lapangan (field recruiter) dan koordinator keberangkatan. Penggunaan UU TPPO harus diprioritaskan karena memiliki sanksi pidana yang jauh lebih berat daripada UU PPMI, terutama jika ditemukan unsur penyitaan paspor dan jeratan utang.

3. Edukasi Berbasis Tipologi

Kampanye pencegahan harus dibedakan. Bagi kelompok "yang tidak tahu", edukasi fokus pada cara mengenali lowongan kerja palsu. Bagi kelompok "yang tahu", edukasi harus fokus pada dampak mengerikan dari penyekapan dan kekerasan di Kamboja yang jauh melampaui keuntungan finansial yang didapat.

4. Kerjasama Internasional (Hilir)

Mengingat locus delicti berada di luar negeri, optimalisasi fungsi Atase Kepolisian di Kamboja dan penggunaan jalur Mutual Legal Assistance (MLA) menjadi kunci untuk melakukan evakuasi korban sekaligus penindakan terhadap bandar besar yang mengendalikan operasional dari wilayah hukum asing.

Oleh: Prof Andre Yosua M (Peneliti Hukum)