JAKARTA | BIN.Net - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengaktifkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Dia menegaskan, TP PKK merupakan organisasi besar dengan jangkauan hingga tingkat keluarga, sehingga menjadi mitra strategis bagi pemerintah termasuk Pemda.
“Saya melihat satu-satunya organisasi di Indonesia ini yang memiliki daya jangkau, daya tusuk penetrasi sampai ke tingkat keluarga adalah PKK, artinya ini adalah sesuatu social engine, mesin sosial yang sebetulnya sangat powerful,” terang Mendagri pada acara Pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Papua Pegunungan, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (29/11/2023).
Mendagri berharap, TP PKK dapat didukung sehingga memiliki kekuatan penuh dan menjadi mitra pemerintah yang fokus memberdayakan keluarga. Terlebih organisasi tersebut memiliki 10 program pokok termasuk di antaranya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dirinya mengingatkan Pj. Ketua TP PKK yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan baik meski masa jabatannya sangat terbatas.
“Saya sangat berharap, satu, bisa mengaktifkan PKK ini dengan baik sehingga menjadi mitra pemerintah untuk kesuksesan tugas pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, upaya mengaktifkan TP PKK memerlukan komitmen dari kepala daerah maupun ketua organisasi tersebut. Dia mengingatkan, agar kesempatan untuk berbuat kebaikan tersebut tidak disia-siakan baik oleh Pj. kepala daerah maupun Pj. Ketua TP PKK Provinsi.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga membeberkan berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat kinerja PKK. Menurutnya, Ketua TP PKK perlu membuat tim yang diisi oleh orang yang memahami peran PKK. Dengan demikian, nantinya bakal melahirkan banyak terobosan program sesuai dengan peran yang diemban.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk memperkuat peran TP PKK. Menurutnya, tidak ada organisasi yang mampu bertahan tanpa didukung anggaran. Karena itu, Pemda didorong untuk memberikan penganggaran seperti melalui skema hibah. Strategi lainnya, Pemda dapat melekatkan program TP PKK menjadi bagian dari program organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam mencari penganggaran, TP PKK juga dapat memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
“Atau mungkin filantropis yang lainnya, artinya yang memberikan bantuan sosial, banyak sekali, saya tahu banyak sekali,” jelasnya. (Moh.Hasby)
