Pesan WhatsApp Nyasar Ungkap Dugaan Lobi PT SMS ke Pejabat, Konflik dengan Masyarakat Kikim Area Kian Memanas

LAHAT | BIN.Net – Polemik antara PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) dan masyarakat Kikim Area memasuki babak baru. Sebuah pesan WhatsApp yang dikirim oleh salah satu karyawan PT SMS kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat, Vivi Anggaraini S.Stp., M.Si., justru salah alamat dan sampai ke nomor seorang jurnalis lokal. Sabtu (23/8/2025)

Isi pesan yang berbau ajakan makan bersama dan silaturahmi itu menimbulkan dugaan adanya upaya lobi perusahaan kepada pejabat, di tengah konflik agraria yang hingga kini belum terselesaikan.

Konflik berkepanjangan antara PT SMS dan masyarakat Kikim Area berfokus pada dua persoalan besar yaitu Masyarakat menuntut agar lahan yang sudah habis masa Hak Guna Usaha (HGU) PT SMS dikembalikan untuk kepentingan warga dan warga menagih realisasi kewajiban plasma yang hingga kini belum diberikan penuh oleh perusahaan.

Kedua masalah itu sudah berlangsung bertahun-tahun, memicu aksi protes warga, dan belum menemukan solusi yang adil.

Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Lahat, Fauzi Anwar, menilai pesan WhatsApp itu bukan sekadar ajakan biasa.

“Ini ajakan yang tidak pantas, apalagi ditujukan kepada pejabat di tengah konflik yang masih panas. Kami menduga ada lobi-lobi terselubung agar masalah ini tidak pernah tuntas. Bisa saja Dinas Perkebunan sudah lama bermain dengan PT SMS,” tegas Fauzi.

Ia mendesak Bupati Lahat untuk turun tangan langsung. “Jika terbukti ada kongkalikong, Bupati harus menindak tegas Kepala Dinas Perkebunan. Jangan biarkan masyarakat Kikim terus dirugikan,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi wartawan usai menghadiri lomba rakit hias, Kepala Dinas Perkebunan, Vivi Anggaraini, enggan memberi penjelasan detail.

“Ngapo nak dilayani, sudah ya sebentar,” jawabnya singkat.

Sikap tersebut semakin menimbulkan tanda tanya publik terkait transparansi pemerintah daerah dalam menangani konflik agraria antara PT SMS dan masyarakat Kikim Area.

Kasus pesan WhatsApp nyasar ini kini menjadi sorotan masyarakat, lantaran dianggap memperlihatkan adanya pola relasi tidak sehat antara perusahaan dan pejabat. Di sisi lain, konflik agraria yang menyangkut hak hidup masyarakat Kikim Area justru tak kunjung diselesaikan.

Laporan: Nita

Copyright Barometer Indonesia News (BIN)

Via News