MUARA ENIM | BIN.Net - Lahan perkebunan yang menjadi salah satu sumber penopang penghidupan bagi warga di sekitar wilayah operasional mulut tambang batubara PLTU Sumsel 1 di Desa Tanjung Menang kecamatan Rambang Niru kabupaten Muara Enim banyak yang terendam banjir.
Hal ini disebabkan bukan hanya oleh faktor musim penghujan akan tetapi diduga kuat karena kegiatan Perusahaan tambang PT Cakra Bumi Energi ( Bomba Grup ) yang disinyalir tidak peduli terhadap dampak lingkungan sekitar pertambangan Batubara.
Amad Saryono warga Desa Tanjung Menang mengeluhkan sebagian kebun karetnya miliknya terendam banjir lebih kurang sebatas dada, menurutnya disebabkan karena aliran sungai yang di timbun. “Gimana nggak banjir, air itu idak biso ngalir lagi alur air sudah ditimbun, banjir lah,” ujarnya.
Lanjut Amad mengungkapkan bahwa hal ini sudah dia laporkan ke pemerintahan Desa dengan menunjukan berkas laporan Desa ke perusahan kepada awak media namun hingga saat tidak ada komunikasi dengan warga yang terdampak banjir ,
"Logika saja seandainya banjir ini karena faktor alam atau danau yang di kebun saya terjadi saat ini, mana mungkin pohon karet bisa tumbuh lebih kurang sudah berusia 16 tahun saat ini, hal ini terjadi semenjak area Mulut Tambang PLTU Sumsel 1 dibuka, selama ini tidak ada banjir terus menerus seperti sekarang" tutur Amad mengeluhkan saat di wawancara awak media di lokasi kebunnya.
Hal senada di rasakan Frenki warga setempat hanya bisa pasrah dengan situasi yang dia hadapi sudah beberapa bualan ini terjadi kebun karetnya yang terendam banjir lebih kurang setinggi lutut dan lahan nya sebagian di rusak karena diserobot oleh perusahaan, lalu kebun karet terus menerus terendam banjir tak bisa di ambil hasilnya.
Frenky juga mengungkapkan bahwa bukan hanya kami berdua yang kebunnya terkena banjir masih banyak kebun warga lainya yang kebanjiran malah bukan kebanjiran air tetapi lumpur yang merendam kebun warga.
Menurutnya dalam hal ini pertambangan pasti ada amdal dalam pelaksanaan yang menjadi standar kewajiban pihak perusahaan dalam mengantongi perizinan pertambangan
“Kami menduga perusahaan ini tidak memiliki perizinan atau standar yang ditetapkan pemerintah atau pihak perusahan disinyalir mengabaikan aturan hal tersebut, menindak lanjuti masalah ini kami telah meminta bantuan melalui Posko Rumah Merdeka untuk menyelesaikannya," ungkap frenki,
Sementara Ketua Posko Rumah Merdeka membenarkan hal tersebut, telah melakukan pendampingan terhadap warga masyarakat yang terdampak sampai tuntas yang mempertahankan sumber penghidupan meraka,
"Jika pihak perushaan masih belum respon dan sampai saat ini belum pernah bertemu atau mediasi meski kita telah menyampaikan laporan dan surat yang di ketahui oleh Kepala Desa sejak November 2023 tahun lalu, ke depan kita agendakan aksi demo dan membawa kasus ini ke APH, karena kami menilai pihak Perushaan Abai dengan dampak lingkungan sekitar dan ini sangat merugikan masyarakat, "ungkapnya.
Satria menambahkan Posko Rumah Mereka tergabung dalam Aliansi Sumatera Terang Untuk Energi Bersih yang mana Posko Rumah Merdeka di bawah Kordinasi Lembaga SUMSEL BERSIH yang bermarkas di Kota Palembang,
"Kebetulan kita baru kembali dari kota Padang (Sumatera barat) dalam giat Musyawarah ke-7 se-Sumatera terkait dengan Sumatera Terang Untuk Energi Berih (SITueb) atau mengawal Transisi Energi bersih berkeadilan dan berkeljutan menuju Zero Emisi pada tahun 2050 yang sudah di sepakati beberapa Negara di dunia termasuk Indonesia, mudah mudahan perkara ini akan kita dorong terus hingga tingkat nasional" ujar Satria aktifis lingkungan asli desa Tanjung Menang.
Terpisah Candra yang merupakan perwakilan dari perusahaan BMM/CBE saat di tanya terkait surat laporan kepala desa yang sudah di sampaikan ke perusahan, menjelaskan sudah ada tim yang menangani.
"klo untuk nama2 d atas sudah pernah d dibicarakan dengan kades tanjung menang. Bisa d tanyakan langsung ke kades hasilnya, " tulis candra melalui pesan singkat Whatappsnya.
Kades Tanjung Menang Derista Ridwan saat di konfirmasi terkait hal ini menyampaikan bahwa belum pernah ada pertemuan dan pembicaraan dengan Pihak perushaan, "Belum selesai permasalahan ini sampai dgn sekarang. Sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut apo di panggil atau di undang keperusahaan guna penyelesaian," pungkasnya.
Laporan : @ntono
COPYRIGAT BAROMETER INDONESIA NEWS
