LAHAT | BIN.Net - Ratusan masa yang berasal dari Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) RI menyuarakan aspirasinya di Kantor Kementrian Dalam Negeri Jakarta. Jum'at (23/2/2024)
Didepan Kantor Kemedagri Jakarta masa membawa spanduk yang bertuliskan pernyataan sikap tuntutan PJ Bupati Lahat Muhammad Farid segera mundur dari jabatannya.
Ketua GRPK RI Pusat Deddi Fasmadhy Satiadharmanto mengatakan, problematika kinerja PJ Bupati Lahat ini menjadi satu temuan sosial di lapangan kebijakan publik yang dilakukan, dimana PJ Bupati Lahat perlu diingatkan pada 3 hal antara lain tujuan kebijakan yg beliau ambil, legalitas hukum yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dan hipotesis dari kebijakan yg dilakukan PJ Bupati Lahat menjadi catatan temuan sosial untuk dilakukan perubahan." Jelas Deddi
Ia menilai kinerja PJ Bupati Lahat Muhammad Farid menjadi garis tebal temuan tim hukum GRPK RI yang dilaporkan ke pemerintah pusat layak dipertimbangkan untuk dilakukan pergantian pj Bupati lahat ini yang lebih mumpuni di bidang administrasi publik.
"Kami minta copot dan ganti PJ Bupati Lahat karena tidak netralitas pada pemilu yang lalu serta pembiaran Kades Sugiwaras sudah ada putusan Mahkamah Agung RI tidak diberhentikan dan sudah kami laporkan ke Presiden cq Kemendagri," katanya.
Selain itu, Dedy menduga keburukan kinerja PJ Bupati Lahat Muhammad Farid melakukan jual beli jabatan, proyek pembangunan dan membocorkan buku nota belanja tahun anggaran 2024 kepada salah satu Partai.
Berdasarkan pantauan dilapangan aksi ratusan warga tersebut mendapat pengawalan yang ketat dari aparat Kepolisian yang mengawal masa GRPK RI menyampaikan aspirasi di depan Kantor Kemedagri.
Pewarta: Nita
COPYRIGHT BAROMETER INDONESIA NEWS
