LAMONGAN, BIN.Net | Oraganisasi Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Perkasa sebagai mitra Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggungjawab moral dalam melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri.
Seperti yang di ketahui saat ini. Pengguna Jasa Konstruksi sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi dan menggunakan tenaga kerja konstruksi termasuk Tukang. Apapun Keberadaan Undang-Undang Jasa Kontruksi (UUJK) ini untuk melindungi kepentingan masyarakat agar mendapatkan layanan mutu yang baik dari Tukang yang telah bersertifikat tersebut.
Oleh karena itu DPN perkasa kabupaten Lamongan mengadakan kegiatan diskusi publik dan konsolidasi disalah satu caffe Ndelik dijalan Pahlawan kabupaten Lamongan pada hari ini Kamis (26/1/2023). Dalam diskusi publik kali ini bertemakan "Mengawal Pembangunan Lamongan Menuju Kualitas dan Kejayaan"
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh pengurus DPN Perkasa Jawa Timur Imam Syafii, Kadinas PU Perkim dan dinas PUPR Zulha, Sekdisnaker Adang Mulyana dan pengurus DPN Perkasa dari 27 kecamatan yang ada di kabupaten Lamongan.
Nursalim selaku ketua DPN kabupaten Lamongan dalam sambutannya ia menyampaikan, DPN Perkasa adalah organisasi atau lembaga yang bersifat profesi bukan LSM atau lembaga-lembaga lainnya. Jadi DPN Perkasa bertugas mengawal dan mengawasi pembangunan yang ada di kabupaten Lamongan mulai dari kabupaten sampai ditingkat desa, oleh karena itu kehadiran DPN PERKASA adalah untuk membuat masyarakat tahu tentang sistem dan aturan tentang pertukangan nasional," tegasnya Nursalim
Sementara itu Adang Mulyana selaku Sekdisnaker memberikan apresiasi dengan terbentuknya kepengurusan oraganisasi DPN Perkasa di kabupaten Lamongan, karena tugas Disnaker akan terbantu oleh program-program dari DPN Perkasa salah satunya adalah Sertifikasi Pertukangan
"Disnaker selama ini sudah melakukan pembinaan dan pelatihan untuk sopir bego, sopir porklip, dan pelatihan -pelatihan lainnya" papar Adang Mulyana.
Zulha yang mewakili Dinas PU Perkim menyambut baik dengan dibentuknya DPN Perkasa. Kebetulan Dinas kami juga mengadakan bina cipta kepada para tukang yang tahun 2022 diikuti oleh ,100 peserta, dengan mendatangkan dan bekerja dengan provinsi Jawa Timur program ini kami tawarkan kepada masyarakat Lamongan khususnya" Kata Zulha.
Iman Syafi'i selaku ketua DPN Perkasa Jawa Timur dalam kesempatan tersebut juga memaparkan beberapa landasan dan payung hukum tentang pentingnya sertifikasi pertukangan nasional.
"Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maka dalam setiap Proyek diwajibkan menggunakan tenaga tukang yang bersertifikat, oleh karena itu DPN Perkasa berhak mengawasi dalam pelaksanaan pembangunan apabila ditemukan proyek -proyek yang tidak menggunakan tenaga tukang bersertifikat baik itu proyek pemerintah maupun swasta" Tuturnya Iman Syafi'i
Apabila terjadi demikian, sambung Iman Syafi'i" maka ketua DPN Perkasa kabupaten berhak dan bisa melaporkan ke Bupati sesuai dengan Permentri dan bupati punya waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti laporan tersebut" tegas Imam Syafi'i ketika memberikan pembekalan kepada pengurus DPN PERKASA kabupaten Lamongan.
Acara yang berlangsung dari pukul 13.00-16.30 tersebut diakhiri dengan pembekalan interen kepada pengurus DPN Perkasa Lamongan.
Laporan : Ubed
Copyrirght Barometer Indonesia News
