PEKALONGAN, BIN.Net | Kepala SMPN 14 Kota Pekalongan membantah adanya tudingan pihak sekolahan melakukan pungutan liar (pungli) pada orangtua siswa/wali murid kelas VII sampai kelas IX. Dugaan yang dituduhkan adanya indikasi pungutan liar atau pungli untuk setiap murid yang mengenyam pendidikan di SMPN 14 Kota Pekalongan.
Sebagaimana dituturkan salah satu orang tua /wali murid dari siswi kelas VIII yang tidak mau disebutkan identitasnya,
"katanya sekolah negeri gratis tetapi tidak untuk SMP N 14 Kota Pekalongan, disana saya diminta iuran yang kemarin kelas VII, Rp 600.000,- saya tawar menawar terjadi kesepakatan Rp 500.000,- dan itu sudah saya bayarkan," ucapnya.
"Di tahun kedua pas pengambilan raport semester pertama wali murid di kumpulkan dan di mintai iuran Rp 900.000,- dan sekarang sudah saya bayar Rp 100.000,-. Jadi masih kurang Rp 800.000,-" sambungnya. Bahkan sekarang dirinya mengaku masih bingung cari uang untuk tambahannya.
"Kemarin baru study tour dan sekarang saya masih bingung bayar sisanya,"ucapnya.
Kepala Sekolah SMP N 14 Kota Pekalongan, S.Nurul Izzah saat ditemui awak media pada Selasa (31/1) membantah kalau di sekolahan yang dipimpinnya ada pungutan liar,tetapi yang ada hanya sedikit iuran untuk menutupi kebutuhan sekolah.
" Sekolahan punya banyak program yang butuh biaya diantaranya program sekolah penggerak, sekolah ramah anak dan lain lain jadi butuh biaya dan partisipasi dari masyarakat jadi kalau disebut pungli tolong jabarkan dan jelaskan, kita minta sumbangan sukarela kepada orangtua siswa melalui Komite Sekolah.
Disini memang ada iuran yang sifatmya sukarela.
"Kalau ada orang tua yang keberatan dengan sumbangan silahkan hubungi sekolah bila perlu saya gratiskan," terangnya Nurul Izzah.
Di tempat terpisah Komite Sekolah menjelaskan seperti yang di katakan oleh Kepala Sekolah dan itu sudah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pekalongan
"Iya mas,saya yang berbicara saya yang memberi arahan terkait sumbangan itu, uangnya di pergunakan untuk seperti lomba atau kegiatan sekolah,bahkan ada yang di pakai untuk bangunan.
"Dinas sudah mengetahui tentang ini, kita sih jalan saja. Tapi kalau dari Dinas menyuruh kita berhenti ya kita stop saja saat ini, tidak ada sumbangan atau iuran di SMP N 14," ungkapnya Thoriq
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekalongan Zainul Hakim M.Hum, melalui Kabid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Toni, saat ditemui Selasa (31/1) membantah kalau beliau sudah mengetahui tentang dugaan pungli ini apalagi kok sampai memberikan izin.
"Terus terang saya baru mengetahui dari njenengan (Anda),dan tidak benar itu kalau saya memberi izin. Kami akan lakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan bahkan Ketua Komite dan pengurusnya,"jelasnya Zainul Hakim.
Di tempat yang berbeda,wali murid lain juga mengungkapkan kalau benar bisa di stop atau bahkan di usut tuntas ada tim yang mengusutnya itu merupakan kabar baik baginya.
"Wah seneng banget kalau itu berhenti dan diusut tuntas kalau memang terjadi pelanggaran /terjadi pungli harus ada sanksi dong," katanya.
Laporan : Dhodi
𝐂𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐁𝐚𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐚
