KAMPAR, BIN.Net || Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH mengapresiasi kinerja tim pelaporan keuangan terhadap laporan keuangan kepada BPK-RI perwakilan Provinsi Riau, dengan diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima kali berturut-turut yang dianugerahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Hal ini disampaikan Bupati Kampar yang didampingi Sekda Kampar, Drs.H.Yusri, M.Si usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2021 secara virtual yang ditaja Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (14/9)
Bupati Kampar mengucapan terimakasih atas penganugerahan Opini WTP kelima kali berturut-turut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dan Bupati Kampar juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinaerja tim pelaporan keuangan yang disampaikan ke Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Riau.
Ditambahkan Catur Sugeng Susanto prestasi ini merupakan hasil kerjasama yang baik dan sungguh-sungguh serta dengan mematuhi segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang digariskan berkenaan pengelolaan laporan keuangan daerah Kabupaten Kampar.
“Prestasi Opini WTP 5 kali berturut-turut ini merupakan kerjasama dan kesungguhan tim pelaporan keuangan Kabupaten Kampar dalam menyajikan laporan yang baik dan benar”ucap Catur Sugeng
Disisi lain Bupati Kampar juga mengatakan bahwa setiap daerah bisa menyajikan laporan keuangan dengan baik dengan opini WTP Kelima kali berturut-turut diharapkan Pemerintah Daerah menerima reward berupa dana intensif daerah dari Kementerian Keuangan untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin.
Catur Sugeng Susanto juga mengatakan ucapan terimakasihnya kepada jajaran tim TAPD yang telah bekerja keras dan bekerjasama dalam menyajikan laporan keuangan daerah yang diperiksa oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Riau dengan baik dan benar sehingga Kabupaten Kampar menerima opini WTP kelima kali berturut-turut.
Sementara itu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam arahannya menyampaikan pada tahun 2020 hingga 2021 seluruh Pemerintah Daerah mengalami masa yang luar biasa dan tidak biasa akibat merebaknya Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia maupun Republik Indonesia, Pandemi ini berdampak kepada Kesehatan, kemanusiaan dan perekonomian dunia termasuk Indonesia.
Ditambahkan Sri Mulyani untuk menghadapi Pandemi Covid 19 khususnya dampak ekonomi Indonesia telah mengambil langkah-langkah melalui Peraturan Pemerintah oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo melalui nomor 1 tahun 2020 menjadi landasan utama dalam tata kelola laporan keuangan disetiap lembaga dan Kementerian serta seluruh Kepala Daerah di Indonesia.
Menteri Keuangan juga menambahkan bahwa dalam menghadapi Pandemi Covid 19 ini setiap daerah diwajibkan untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam ikut serta membantu Pemerintah pusat dalam mengantisipasi penularan virus Covid 19 di daerah-daerah.
Menteri Keuangan Republik Indonesia itu juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Daerah atas kerjasama dan keikutsertaan dalam memberantas penyebaran virus Covid 19.
Pewarta : Benyy
COPYRIGHT BAROMETER NDONESIA NEWS
