GRESIK. BIN.Net || Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan tengah ini. Sepertinya belum memahami dan menjiwai tentang Transparansi dan keterbukaan Informasi seperti yang di maksud pada UU 14 Tahun 2008, sehingga terkesan mengedepankan kekuasaan dan Ego sebagai penguasa pemegang anggaran, sehingga lebih memilih melawan Rakyat (PKN) sampai ke Pengadilan terakir di negeri ini yaitu mahkamah agung,
Patar menjelaskan. Perseteruan antara Bupati dan PKN berawal dari, PKN menerima informasi awal dari masyarakat tentang dugaan penyimpangan pengunaan anggaran dana Covid 19 yang di kelola oleh Pemerintah daerah Kotawaringin Timur, seperti biasanya sesuai dengan SOP PKN,
"Sebelum melaksanakan Investigasi ada tahap yang di lakukan nyaitu tahap mencari dan mendapatkan Informaasi awal melalui mekanisme permohonan Informasi public sesuai Amanat UU No 14 Tahun 2008, sehingga PKN mengajukan Permintaan Informasi Publik ke Bupati Melalui PPID Utama pemda Kotim"
"Adapun yang di mohonkan adalah dokumen kontrak atau laporan laporan tentang antara lain {a}.Laporan Pertanggung jawaban pengunaan Anggaran Covid {b} Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA, {c} Rencana Kegiatan; {d} Rencana Anggaran Biaya; {e} Daftar penerima bantuan,
Setelah 10 Hari di ajukan namun tidak ada Respon dari PPID utama Pemda sehingga, kami membuat keberatan ke pada Bupati Kotim. Namun keberatan PKN juga tidak di Indahkan oleh Bupati kotim, sehingga berdasarkan Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Standard Penyelesaikan Sengketa Informasi maka PKN melakukan Gugatan ke komisi Informasi Kalimantan tengah, dan setelah melalui persidangan beberapa kali maka di putuskan untuk memenangkan PKN,
"Akibat Putusan ini Bupati Kotim tidak terima sehingga Bupati melakukan banding ke PTUN Palangkaraya Kalimantan tengah dengan nomor perkara Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021. Demikian di sampaikan patar sihotang
Patar menjelaskan, bahwa setelah beberapa kali persidangan di PTUN palangkaraya dengan nomor perkara 20 /G/KI/2021/PTUN.PLK maka pada tanggal 29 Juli 2021 Majelis Hakim PTUN membacakan dan memutuskan dengan amar Putusan {1}. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon (semula Termohon); {2}. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021;
MENGADILI SENDIRI :{1}.bMenolak keberatan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon) terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 tanggal 3 Mei 2021; {2}. Menyatakan bahwa seluruh informasi tentang pengelolaan anggaran dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses publik; {3}.Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (semula Termohon) untuk memberikan seluruh informasi tentang pengelolaan anggaran dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 kepada Termohon (semula Pemohon); {4}. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Yang inti nya memenangkan PKN dan menyatakan Informasi tentang Laporan pertanggung jawaban Pengunaan Dana Covid adalah Informasi terbuka dan wajib di berikan kepada masyarakat,
Akibat Putusan PTUN ini, lagi-lagi Bupati tidak puas dan tidak menerima, maka melakukan perlawanan lagi kepada PKN dengan membuat Kasasi ke mahkamah agung RI di Jakarta. Sebenarnya Putusan Hakim PTUN ini adalah putusan yang sangat penting bagi masyarakat, karena bisa menjadi jurisprudensi di setiap meminta informasi tentang LPJ dana Covid 19 di Pemda dan kepada kepala desa, yang selama ini para penguasa daerah ini berkeras mengatakan bahwa lPJ dana covid adalah rahasia negara atau informasi yang di kecualikan.
Patar menyampaikan Harapan PKN. Agar ini sebagai pembelajaran kepada seluruh badan Publik dan para pejabat daerah maupun pusat, agar menghargai Rakyat yang terpanggil untuk membela negeri ini dengan panggilan hati dan tidak di gaji, bahkan Rakyat rela berkorban mengeluarkan dana pribadi dan menanggung resiko ancaman dari pada pelaku Korupsi demi mengwujudkan pemerintahn yang bersih dan demi terwujudnya masyarakat adil dan Makmur sesuai amanat pembukaan UUD 45 .
Pewarta | Sriono
Sumber | PATAR SIHOTANG SH,MH.
#Bekasi Tagal 14 Agustus 2021
#PEMANTAU KEUANGAN NEGARA {PKN}
