Kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa banyak sekolah swasta yang tidak memahami Undang-Undang Perlindungan Anak. Banyak guru dan kepala sekolah yang tidak menyadari bahwa sanksi yang mereka buat untuk anak-anak yang menunggak bayaran sesungguhnya adalah bentuk kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak peserta didik terutama pemenuhan hak atas pendidikan,"ujar Retno Listyarti Dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Oleh karena itu, pihak sekolah, kepala sekolah dan para guru mendesak untuk diberikan pemahaman terhadap hak-hak anak dan kewajiban sekolah melindungi anak-anak selama berada di sekolah sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki kewenangan melakukan semua ini adalah Kemendikbud dan Dinas-dinas pendidikan di daerah, serta Kemenag dengan kanwil-kanwil di berbagai daerah.
Selain itu, Inspektorat-inspektorat daerah dan Kemdikbud sudah selayaknya melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang melakukan pelanggaran hak-hak anak, baik dalam aturan sekolah maupun kebijakan sekolah yang kerap kali bersifat sepihak. Harus ada sanksi tegas bagi sekolah jika terbukti melakukan pelanggaran hak anak. Wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah sudah seharusnya didukung semua pihak termasuk sekolah-sekolah swasta yang juga mendapatkan bantuan dana BOS dari APBN.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan menindaklanjuti penanganan kasus siswi di salah satu SD swasta di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang diduga mengalami kekerasan di sekolahnya. Ananda GNS mengaku dihukum push-up 100 kali oleh pihak sekolah, karena belum melunasi uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Orangtua GNS tak punya biaya sehingga belum melunasi biaya pendidikan.Karena hukuman tersebut, GNS (10) trauma berat hingga tidak mau lagi datang ke sekolah.
Berkaitan dengan kasus tersebut, KPAI akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kota Depok terkait kelanjutan pendidikan ananda.
Sejauh ini, KPAI sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PP-PA Kota Depok, mengingat ananda secara administrasi bertempat tinggal di wilayah Kota Depok, namun lokasi sekolah masuk wilayah kabupaten Bogor.
Selain itu, KPAI juga akan melakukan pengawasan langsung ke sekolah tempat ananda GNS menuntut ilmu, yaitu pada Jumat, 1 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wib.
P2TP2A Kota Depok, mengaku sudah melakukan kunjungan ke rumah korban, namun korban belum bersedia diajak bicara, sehingga pihak P2TP2A Kota Depok hanya bisa mewawancarai kakak dari korban. Tim P2TP2A Depok akan kembali lagi ke rumah korban agar bisa melakukan assessment awal terhadap ananda untuk menentukan program pemulihan psikologis kedepannya.
Untuk itu, P2TP2A Depok telah berkoordinasi dengan KPAI dan menyampaikan tentang rencana program pemulihan untuk ananda GNS, sebagai berikut : (1) Melakukan pemeriksaan psikologis; (2) Jika ada trauma, maka trauma nya diatasi melalui psikoterapi/terapi yg ssuai dgn kondisi anak; (3) Program treatment tuk mengembalikan fungsi anak kembali ke sekolah; (4) Psikoedukasi orgtua tuk mendampingi anak dgn pengalaman tersebut; dan Berkaitan dengan bila ortu setuju memindahkan sekolah anak ke sekolah negeri di depok maka akan difasilitasi Dinas Pendidikan Kota Depok.
Selanjutnya, KPAI akan melakukan pengawasan terhadap implementasi dari program pemulihan psikologis tersebut, termasuk pengawasan terhadap proses rehabilitasi kesehatan ananda yang mengalami sakit pada bagian perut setelah dihukum push up.
Pewarta : Deva
