News
Pembangunan
Peristiwa
Pembangunan Jembatan Desa Cipayung Girang Senilai Rp945,5 Juta Jadi Sorotan?
Megamendung Bogor – Pembangunan jembatan di Kampung Cinangka RT 02 RW 02, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, yang bersumber dari bantuan keuangan (Bankeu) Kabupaten Bogor, kini menjadi sorotan publik.
Proyek pembangunan jembatan dengan nilai anggaran mencapai Rp945.550.000 termasuk pajak tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait penggunaan material dan transparansi pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan jembatan dengan ukuran panjang 13 meter dan lebar 3 meter itu dilaksanakan melalui dua tahap pencairan anggaran (termin),
Inilah dengan rincian sebagai berikut:
- Termin I: Rp502.250.000.
- Termin II: Rp443.300.000.
- Total anggaran: Rp945.550.000.
Pelaksanaan pekerjaan disebut melibatkan tim pelaksana teknis bersama masyarakat namun informasi dipihak ketigakan
Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan justru memunculkan pertanyaan setelah adanya dugaan penggunaan material bekas, di antaranya batu kali. Selain itu, penggunaan material besi dalam pembangunan tersebut juga menjadi perhatian dan dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh material yang digunakan telah sesuai dengan perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)? Lalu, bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembelian material dalam proyek tersebut?
Persoalan ini tentu perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak pemerintah desa maupun tim pelaksana teknis agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Sri Budi S., selaku Kepala Desa Cipayung Girang, telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh awak media untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Sikap belum adanya respons dari kepala desa tersebut turut menuai kritik dari Ketua LSM MPHP AM, Ariful Zaenal Abidin, SE., SIP., SH.
Menurut Ariful, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran bersumber dari APBD, termasuk bantuan keuangan Kabupaten Bogor, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peruntukan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran publik harus diimbangi dengan kualitas pekerjaan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
"Anggaran yang bersumber dari APBD harus jelas peruntukannya dan dilaksanakan sesuai aturan, baik dari sisi perencanaan, spesifikasi teknis, penggunaan material maupun pertanggungjawaban anggarannya," demikian kritik yang disampaikan Ariful.
Ia juga menyoroti sikap pejabat publik yang tidak memberikan tanggapan ketika dimintai keterangan oleh rekan-rekan media. Menurutnya, pejabat publik seharusnya memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat, terlebih ketika menyangkut penggunaan uang negara.
Publik menunggu transparansi, Sorotan terhadap pembangunan jembatan ini diharapkan tidak berhenti sebatas polemik.
Pemerintah Desa Cipayung Girang dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai spesifikasi material, pelaksanaan pekerjaan, serta realisasi penggunaan anggaran.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara material yang digunakan dengan spesifikasi dalam RAB maupun dokumen teknis, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Sebab, pembangunan infrastruktur yang dibiayai uang negara bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik proyek, melainkan juga harus menjamin kualitas, keamanan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran publik dibelanjakan. Transparansi bukan pilihan bagi pejabat publik, melainkan kewajiban.( Red )
Via
News

Post a Comment