Hukum
News
Peristiwa
Sekjen LSM MAPHP Arieful Zaenal Abidin, Soroti Terkait Dugaan Korupsi Di Lingkungan Pemkab Bogor
Jakarta – Sekertaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pemerhati Hukum dan Pemerintahan (MAPHP) AM. Arieful Zaenal Abidin menyoroti serta mendesak KPK untuk segerah memproses hukum dugaan korupsi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat. (27/09/2026).
Zaenal menilai praktik dugaan korupsi di Pemkab Bogor sudah tergolong brutal dan ugal ugalan, Ia menyebut ada indikasi pengalihan anggaran APBD 2024 senilai 1 triliun rupiah lebih yang dialokasikan untuk proyek-proyek yang minim kajian dan azas kemanfaatan.
"Contoh belanja pengadaan barang elektronik diantaranya Smart TV dan alat music drumband di Dinas Pendidikan, anggaran tersebut menelan ratusan miliar. Belum lagi pengadaan mobiler di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pengadaan PJU serta bus listrik di Dinas Perhubungan,” ungkapnya.
Zaenal menegaskan, bahwa KPK harus serius menangani dugaan korupsi tersebut terutama pengadaan barang di Dinas Perhubungan mengingat anggaran yang di gunakan terlalu fantastic terangnya.
Lebih lanjut, Zaenal mengungkapan dugaan penyimpangan dan praktik korupsi juga terjadi dalam proyek pembangunan Masjid Raya di kompleks olahraga Pakansari, Cibinong, yang menelan anggaran Rp112 miliar Menurutnya, dari tahap proses tender pemenangnya sudah diatur atau sudah di kondisikan sementara dalam pelaksanaan pembangunan proyek dilakukan secara asal-asalan.
“Pemkab Bogor adalah salah satu kabupaten dengan pengelolaan anggaran paling buruk. Dugaan korupsi dan jual beli proyek pun makin melengkapi carut marutnya citra buruk pemerintahan daerah dalam pengelolaan anggaran. Dari awal proses lelang saja sudah tercium aroma menyimpanganya, apalagi saat pelaksanaanya” tegasnya.
Selain dugaan pengalihan anggaran, Pemkab Bogor juga disorot banyak aktivitas praktik jual beli proyek pada 2025.
Praktik jual beli proyek ini diduga dilakukan secara terang-terangan, sehingga membuat sejumlah kontraktor mengancam terancam gulung tikar karena monopoli proyek yang di kuasai oknum orang dekatnya Bupati.
Informasi adanya penyimpangan di Pemkab Bogor tersebut langsung ditanggapi KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti dugaan korupsi di Pemkab Bogor.
“KPK meminta masyarakat Kabupaten Bogor segera melaporkan jika memiliki bukti terkait praktik jual beli proyek yang melibatkan oknum tersebut,” ujar Budi.
Namun hingga saat ini KPK terkesan lambat menangani kasus dugaan korupsi, walaupun KPK sudah menyita Uang 1.5 milyar dari kantor BAPPEDA kabupaten bogor, iya juga menyayangkan sikap Bupati Rudy Sumanto yang terkesan diam seribu bahasa terkait dugaan kasus korupsi yang membelit jajarannya,
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Bogor, Rudi Susmanto, belum memberikan klarifikasi meski sudah dihubungi berkali-kali melalui pesan WhatsApp oleh awak media.
( N. Red )
Via
Hukum
Post a Comment