Mafia Tanah di Cipelang Terancam Pidana, Surat Oper Alih Garapan di Atas SHGB Dipersoalkan.

Bogor,| BIN.NET – Maraknya penerbitan “Surat Garap” maupun “Surat Oper Alih Garapan” oleh kepala desa di atas tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi sorotan. Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila objek tanah masih tercatat sebagai hak pemegang SHGB.

Hal itu disampaikan sejumlah praktisi hukum yang menyoroti masih adanya kepala desa yang menerbitkan surat penguasaan atau pengalihan garapan terhadap tanah bersertifikat, termasuk SHGB yang belum diperpanjang maupun yang proses perpanjangannya sedang berjalan.

Ketua PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat, S.H., mengatakan kepala desa seharusnya dapat meluruskan persoalan pertanahan sejak awal dan tidak menerbitkan surat yang berada di luar kewenangannya.

“Tanah dengan SHGB adalah hak atas tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan, memiliki sertifikat dan jangka waktu tertentu. Karena itu, siapa pun tidak bisa seenaknya masuk dan menggarap, apalagi memperjualbelikannya,” ujar Rohmat Selamat, Minggu (13/9/2026).

Menurutnya, kewenangan kepala desa dalam persoalan pertanahan tidak mencakup pengalihan hak atas tanah yang telah bersertifikat.

Ia merujuk pada ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. 

Menurut Rohmat, kepala desa pada prinsipnya dapat memberikan keterangan terkait tanah adat atau tanah yang belum bersertifikat, menjadi saksi batas, serta memberikan pengantar kepada instansi yang berwenang seperti Kantor Pertanahan atau kecamatan.

“Tidak ada kewenangan kepala desa untuk mengalihkan hak atas tanah yang sudah bersertifikat,” tegasnya.

Rohmat juga menegaskan bahwa SHGB bukan merupakan tanah kas desa maupun tanah negara yang bebas dikuasai oleh siapa saja.

“SHGB adalah hak yang melekat pada pemegang sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama belum ada keputusan atau putusan hukum yang mengubah status hak tersebut, maka keberadaan sertifikat harus dihormati,” katanya.

Ia menambahkan, persoalan juga dapat muncul ketika pemegang SHGB sedang mengajukan proses perpanjangan hak.

“Ketika proses perpanjangan sedang diajukan, kemudian muncul surat dari kepala desa yang memberikan penguasaan atau garapan kepada pihak lain, itu berpotensi menciptakan konflik penguasaan atas satu bidang tanah,” ujarnya.

Menurut Rohmat, penerbitan surat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan terhadap objek tanah dapat dipersoalkan secara hukum.

Pemegang SHGB yang merasa haknya terganggu, kata dia, dapat menempuh jalur hukum, antara lain dengan mengajukan gugatan perdata, meminta penghentian penguasaan oleh pihak lain, serta menuntut kerugian apabila memang terdapat dasar hukumnya.

“Pemegang hak dapat mengumpulkan bukti, memberikan somasi, berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan, dan menempuh jalur pengadilan apabila haknya dirugikan,” jelasnya.

Sementara itu, Dr. Surianto, Pd., S.H., M.H., M.Kn., praktisi hukum, akademisi sekaligus Ketua Umum PWRI, menyoroti potensi pidana apabila penerbitan surat tersebut disertai keterangan palsu, penyalahgunaan kewenangan, atau adanya imbalan.

Menurutnya, kepala desa yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen yang memuat keterangan tidak benar dapat berhadapan dengan ketentuan pidana sesuai unsur perbuatan yang terbukti.

“Kalau ada keterangan palsu dalam dokumen atau surat yang dibuat, harus dilihat unsur pidananya dan ketentuan yang tepat berdasarkan fakta perkaranya,” ujar Surianto.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila terdapat pemberian uang atau imbalan kepada pejabat desa untuk menerbitkan dokumen tertentu, persoalannya dapat berkembang ke ranah tindak pidana korupsi apabila seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi.

Apabila dalam proses penguasaan tersebut terjadi perusakan, memasuki pekarangan tanpa izin, atau tindakan pidana lainnya, maka pelaku dapat diproses berdasarkan ketentuan pidana yang relevan.

Surianto menilai persoalan tersebut menjadi semakin serius apabila tanah yang disengketakan digunakan untuk pembangunan program pemerintah, seperti fasilitas yang berkaitan dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun SPPG program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Bayangkan negara sudah mengeluarkan anggaran besar untuk membangun gedung. Kemudian beberapa waktu kemudian pemilik SHGB yang sah memenangkan gugatan. Bangunan bisa menghadapi persoalan hukum dan kegiatan dapat terganggu. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara?” katanya.

Surianto menegaskan, alasan “demi kepentingan desa” atau “demi masyarakat” tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan hak atas tanah yang telah terdaftar.

“Kalau memang tanah diperlukan untuk kepentingan desa, mekanismenya harus ditempuh secara sah, misalnya melalui jual beli atau sewa sesuai ketentuan hukum dan kemudian dilakukan proses administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah daerah, camat, Kantor Pertanahan, dan Inspektorat memperkuat pengawasan terhadap penerbitan dokumen pertanahan di tingkat desa.

“Setiap ada laporan mengenai penerbitan surat garap di atas tanah bersertifikat, harus segera dilakukan pemeriksaan. Jangan sampai persoalan kecil berkembang menjadi konflik pertanahan yang lebih besar,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat juga harus berhati-hati dan tidak mudah menerima “Surat Garap” atau “Surat Oper Alih Garapan” untuk tanah yang telah memiliki sertifikat.

“Cek terlebih dahulu status tanah ke Kantor Pertanahan. Jangan hanya berpegang pada surat dari desa. Kalau status hak masih tercatat, masyarakat harus memahami konsekuensi hukumnya sebelum menerima atau menguasai tanah tersebut,” katanya.

Surianto juga mendorong adanya sistem informasi yang lebih terintegrasi antara Kantor Pertanahan dan pemerintah desa terkait status hak atas tanah, terutama terhadap hak yang akan berakhir masa berlakunya.

Menurut dia, kejelasan data dan koordinasi antarlembaga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaan di lapangan.

Surianto turut menyinggung carut-marut persoalan pertanahan di wilayah Kabupaten Bogor. Salah satunya terkait dugaan praktik “mafia tanah” di wilayah Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, yang disebut berkaitan dengan dugaan pengalihan garapan atas tanah milik Halizano.

Ia menegaskan, apabila dalam kasus tersebut ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau memang ada pihak yang melakukan pengalihan atau penguasaan tanah secara melawan hukum, tentu harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap penegakan hukum terhadap persoalan pertanahan di Kabupaten Bogor dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena lemahnya penegakan hukum. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum,” pungkasnya.

(Red)