KAMPAR, BIN.Net | | Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM menghadiri peresmian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Provinsi Riau yang diresmikan Gubernur Riau Drs. Syamsuar, M, S,I. Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.
Hadir dalam acara peresmian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi tersebut diantaranya Anggota DPR-RI Komisi XI Marsiaman Saragih, Deputi Gubenur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan keuangan Iskandar Simorangkir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lukmansyah Badoe, Camat Kampa Dedi Herman serta penerima bantuan.
Dalam keterangannya usai mengikuti acara tersebut Pj . Bupati Kampar menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melaju naik diiringi pergerakan inflasi yang melambung pasca pandemi Covid-19. Tercatat tekanan inflasi nasional pada Juli 2022 mencapai 4,94%, yang melebihi besaran inflasi sejak Januari-Juli 2022 sebesar 3,85%.
Ia juga mengatakan tekanan inflasi terjadi karena adanya dorongan harga dari kelompok volatile foods komoditas pangan, seperti telur ayam, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah, yang kenaikannya mencapai 11,47%. Ini disebabkan kenaikan harga komoditas pangan global dan faktor cuaca sehingga terjadi penurunan produksi komoditas pangan.
Selanjutnya Kamsol menerangkan Pemerintah Kabupaten Kampar saat ini tengah berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan hal ini memerlukan pengendalian inflasi pangan agar terjadi ketahanan pangan.
Sementara itu Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutannya menyampaikan daerah serta Bank Indonesia (BI) dalam GNPIP untuk mengelola laju inflasi.GNPIP ini merupakan strategi flagship dengan tujuan menggaungkan langkah-langkah pengendalian supply secara lebih integratif, masif, dan berdampak nasional dalam pengendalian harga komoditas pangan.
“Ini sangat penting dilakukan sebagai gerakan nasional menangani inflasi di Indonesia. GNPIP ini sangat penting agar Indonesia terus maju melaju untuk mengembangkan ekonomi, harga pangan terkendali, dan rakyat sejahtera”ujarnya.
Syamsuar menambahkan terdapat 4 aksi yang akan dilakukan GNPIP, di antaranya deklarasi komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar secara serentak untuk stabilisasi harga komoditas pangan, perluasan dan penguatan kesepakatan kerja sama perdagangan antar daerah demi keberlangsungan pasokan dan mengurangi disparitas harga antar daerah, gerakan urban farming merdeka 77K berupa pemberian 77.000 bibit cabai, serta program sosial BI berupa sarana dan prasarana (sapras) pendukung pertanian.
Syamsuar mengatakan optimistis produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bakal menjadi lokomotif untuk mengerakkan roda perekonomian perdesaan. Bukan tidak mungkin, jika di masa depan perekonomian nasional bertumpu pada Prukades dan BUMDes. Saat ini jumlah BUMDes di seluruh Indoensia mencapai 18.446. Dalam tujuh tahun kedepan ditargetkan terbentuk 75.000 BUMDes di seluruh Indonesia.
Sementara itu Anggota DPR-RI Komisi XI Marsiaman Saragih dalam pidato sambutannya mengatakan upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam GNPIP ini yakni mengembangkan BUMDes. Diantaranya dengan mengandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank pemerintah, hingga kalangan swasta untuk bekerja sama mengembangkan BUMDes
“Jadi nanti ada penyediaan bibit dan pelatihan untuk petani dari BUMN. Selain itu juga kita kembangkan Mitra BUMDes, sebagai upaya konsolidasi percepatan perekonomian kawasan perdesaan juga dilakukan dengan mengembangkan klaster ekonomi melalui Prukades”ujarnya
Ia menambahkan pengembangan perekonomian kawasan perdesaan tidak bisa kita dilakukan secara parsial karena skala ekonominya kecil. Percepatan ekonomi hanya bisa dibangun kalau kita membentuk desa-desa yang memiliki klaster ekonomi yang skalanya besar dengan mewujudkan desa-desa berpotensi.
Diakhir arahannya Marsiaman Saragih Kegiatan ini merupakan langkah yang baik untuk pemulihan ekonomi masyarakat di desa, Insya Allah, dengan Peresmian Program Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) Provinsi Riau Sekaligus Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Untuk Budidaya Cabai Tahun 2022 ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Kampar.
Pewarta: Beni
