Notification

×

Iklan

DPP SAPMA LHMB Prov.Riau Tanggapi Penjelasan Dinas PUPR Pelalawan Terkait Pembangunan Saluran Air

Saturday 6 July 2024 | 00:41 WIB Last Updated 2024-07-05T17:48:56Z
Ketua Umum DPP SAPMA LHMB Provinsi Riau (Doc  : Rian)

PEKANBARU  |  BIN.Net  -  Dewan Pengurus Pusat (DPP) Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Laskar Hulu Balang Melayu Bersatu (LHMB) Provinsi Riau, Wan Muhammad Afif angkat bicara soal penjelasan yang di sampaikan Dinas PUPR Pelalawan ke beberapa awak media online terkait Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer dan Box Tahun 2023, Saluran kerinci menuju sungai kerinci yang berlokasi di jalan Abdul Jalil Kelurahan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan. 

Menurut Wan Muhammad Afif, proyek pembangunan saluran air tersebut penuh tanda tanya bagi masyarakat. 

"Apakah kegiatan ini sudah di PHO sampai menurunkan pihak Inspektorat setelah adanya laporan dugaan adanya temuan yang di laporkan DPP SAPMA LHMB Provinsi Riau?," ujar Wan Muhammad Afif. 

Lanjutnya, kalau pekerjaan itu sudah di PHO seharusnya pihak pengawas dari dinas dan konsultan pengawas menemukan adanya temuan.

Dan selanjutnya jika proyek tersebut belum di PHO seharusnya tanda tanya besar sampai sekarang proyek yang masa kerjanya sampai desember 2023 tapi sampai bulan Juli kontraktor pelaksana tersebut belum di Blacklist. 

Tambahnya, sebab perlu kita ketahui pekerjaan tersebut kenapa setelah adanya laporan kami DPP SAPMA LHMB baru menurunkan Inspektorat.  

"Kita dukung tim dari Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan kegiatan tersebut," pungkas Wan Muhammad Afif. 

Saat Barometer Indonesia News mencoba mengkonfirmasi Kadis PUPR Pelalawan Irham Nisbar ST.,MT melalui via Whatsapp terkait pekerjaan pembangunan saluran air. Apakah tidak ada pengawas dari dinas dan konsultan pengawas sehingga menurunkan tim Inspektorat, hingga saat ini belum ada jawaban

Selanjutnya, awak media mencoba juga mengkonfirmasi terhadap konsultan pengawasnya terkait pekerjaan tersebut, sudah di PHO atau belum sehingga akan menurunkan tim Inspektorat. 

"Pekerjaannya belum di PHO bang, terkait tim Inspektorat itu kebijakan dinas mungkin bang" kata Avit sebagai Konsultan Pengawas melalui saat dikonfirmasi via Whatsapp 

Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa pihak dinas mengatakan akan menurunkan pihak Inspektorat??, sedangkan pekerjaan tersebut belum di PHO, apa fungsi pengawas dari Dinas dan Konsultan Pengawasnya? Kenapa sampai sekarang perusahaan pelaksanaan belum di blacklist sedangkan sampe bulan Juli ini pekerjaan belum di PHO. 

Perlu ketahui perkejaan lelang Pembangunan Saluran Primer tersebut menelan anggaran negara senilai Rp 2.585.079.084.94 milliar yang bersumber dari APBD Pelalawan tahun 2023 yang seharusnya masa kerjanya sampai bulan desember 2023.

(Rian/Reed)
close