KAMPAR, BIN.Net | Terkait Evaluasi Kinerja Pj.Bupati oleh Kemendagri, Kabupaten Kampar Raih Nilai Terbaik se-Indonesia Indonesia. Hasil tersebut diketahui saat Pj. Bupati Kampar Dr.H.Kamsol.MM saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2022 melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia (Kemendagri) yang dipimpin langsung oleh Mendagri Jendral Polisi (Purn) Prof.Drs.Tito Karnavian.B.A.M.A.P.Hd di Lantai II Kantor Bupati Kampar, Selasa (31/1/2023).
Turut hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Asisten I Bidang Hukum Dan Kesra Ahmad Yuzar, Asisten III Bidang Administrasi Umum Ir.Azwan.M.Si, Kepala Inspektorat Ferbrinaldi Tri Dermawan S.Stp.M.Si Kepala Dinas DPPKBP3A Drs.Edi Afrizal.M.Si.
Usai mengikuti zoom, Pj.Bupati Kampar Dr.H.Kamsol.MM menyampaikan bahwa dirinya baru saja mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2022 melalui zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia (Kemendagri) dan hasil evaluasi seluruh penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia oleh Kemendagri dan Inspektorat Jenderal Depdagri.
"Alhamdulilah Kabupaten Kampar mendapatkan yang terbaik se Indonesia," ujar Kamsol
Lanjutnya, baru saja kita melihat Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia (Kemendagri) menyampaikan Kabupaten Kampar mendapatkan nilai terbaik di antara Daerah yang mengikuti zoom meeting di seluruh Indonesia di antaranya pengendalian inflasi, penanganan pengendalian kemiskinan extrim, penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam Negri, realisasi pendapatan Daerah, realisasi belanja Daerah.
Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia (Kemendagri) Jendral Polisi (Purn) Prof.Drs.Tito Karnavian.B.A.M.A.P.Hd menyampaikan evaluasi Pj.Kepala Daerah ini dilakukan per Tiga Bulan sekali atau per triwulan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penjabat Kepala Daerah.
Menteri Dalam Negri Republik Indonesia (mendagri) Jendral Polisi (Purn) Prof.Drs.Tito Karnavian B.A.M.A.P.Hd menyebutkan Tiga bidang penilaian menjadi dasar evaluasi. Pertama, yaitu bidang pemerintahan, berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri, belum seluruh penjabat Kepala Daerah melakukan perubahan terhadap layanan publik. Selain itu, seluruh Penjabat Kepala Daerah juga belum seluruhnya mengalokasikan anggaran untuk dukungan pemilu tahun 2024, Khususnya yang APBD-nya kecil, kalau disekaliguskan dipotong di tahun 2024 maka pada tahun 2024 tidak akan ada pembangunan, ini harus dicicil tahun 2023 kemudian tahun 2024.
Kedua, bidang pembangunan yang meliputi 5 aspek dari 10 indikator pembangunan. Untuk aspek itu, Kemendagri memberikan catatan serius bagi penjabat Kepala Daerah yang belum mengoptimalkan realisasi anggaran, serta belum melakukan langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi.
"tolong dipahami cara penilaian ini, selain dari paparan yang bukan seremonial, hanya foto-foto, namun diharapkan betul-betul kegiatan yang berkaitan dengan aspek penilaian, kemudian memberikan data dukungannya, ini yang kami hitung"
Ketiga, bidang kemasyarakatan yang meliputi dua aspek dari empat indikator, yaitu upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta pengelolaan pengaduan, belum seluruh Pj Kepala Daerah menindak lanjuti pengaduan masyarakat.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin, diharapkan penjabat Kepala Daerah meningkatkan kinerja masing-masing untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Di triwulan berikutnya, penilaian ini dapat berubah menjadi lebih baik, untuk mereka yang skornya kurang. Kemarin sudah diberikan penjelasan khusus, dimohon untuk bisa memperbaikinya dan memberikan laporan update mengenai perbaikannya.
Pewarta : Beni
Copyrght Barometer Indonesia News.
